SEJARAH LAHIRNYA KABUPATEN MAYBRAT

Sejarah lahirnya Kabupaten Maybrat  tidak terlepas dari kabupaten induk yakni  Kabu- paten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Fakta sejarah mencatat bahwa  daerah Irian Jaya (Papua) khususnya Sorong sejak dahulu memiliki hubungan  dengan daerah Nusantara.

Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah amukti palapa yang tersohor diabadikan dalam nama satelit  komunikasi milik Indonesia yang telah mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Dimana kala itu Gajah Mada bersumpah bahwa dia berpantang sesuatu sebelum dapat mempersatukan Nusantara  “ Lamun huwus kalah ring Nusantara, ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, ring Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik samana isun amukti palapa “.

Nama Irian atau  Papua telah dikenal sejak dulu karena adanya hubungan dengan dunia luar. Orang Sriwijaya menyebut  Pulau Irian dengan nama Janggi, kemudian orang Melayu pada umumnya menyebut dengan Pua-Pua yang berarti keriting . Para pelaut  Spanyol menyebut Neuva Guinea untuk membedakan sebutan Neuw Guinea yang ada di Afrika Barat.

Hubungan dengan dunia luar menyebabkan proses akulturasi berjalan terus sehingga ke Bhinnekaan Nusantara ( Unity in diversity ) nampak dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sebagai akibat hubungan dengan dunia luar adat-istiadat masyarakat  Papua banyak dipengaruhi dan proses akulturasi ini yang telah berlangsung relatif lama . Terakhir lebih dipertegas dengan pendudukan Belanda atas Nieuw Guinea sejak tahun 1949 melalui diplomasi Pemerintah Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag yang membentuk satuan pemerintahan yang diberi nama “ Het Gouvernement van Nieuw Guinea “ yang dikepalai oleh Gubernur yang berkedudukan di Honlandia ( Jayapura ).

Kemudian daerah Irian Barat dibagi menjadi daerah setingkat karesidenan yang disebut Afdeling yang dikepalai oleh resident . Afdeling West Nieuw Guinea meliputi wilayah Kepala Burung (Vogelkop) dan Fak-Fak yang berkedudukan di Sorong Doom dan dibagi lagi menjadi onderafdeling meliputi :

  1. Onderafdeling Sorong
  2. Onderafdeling Fak-Fak
  3. Onderafdeling Ayamaru
  4. Onderafdeling Manokwari
  5. Onderafdeling Kaimana
  6. Onderafdeling Ransiki
  7. Onderafdeling Kokonao
  8. Onderafdeling Bintuni.

Karena luasnya wilayah Ondeafdeling Sorong , maka pada tahun 1952 dibagi menjadi 2 (dua) Onderafdeling meliputi :

  1. Onderafdeling Sorong Olie
  2. Ondeafdeling Raja Ampat.

Pada tahun 1956 Afdeling West Nieuw Guinea di bagi menjadi Afdeling West Guinea dan Afdeling Fak-Fak. Maka Residen West Nieuw Guinea dipindahkan dari Sorong Doom ke Manokwari. Pembagian wilayah tersebut berlangsung sampai dengan penyerahan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintahan di Provinsi Irian Barat sejak 1 Mei 1963 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 , dimana garis besar organisasinya masih tetap melanjutkan Organisasi The United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).

Pada saat permulaan penyesuaian sistem pemerintahan pemerintah Republik Indonesia banyak mengalami kendala diantaranya adalah di bidang pendidikan, menyangkut sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan. Ross Garnaut dan Chris Manning dalam bukunya Perubahan Sosial Ekonomi Irian Jaya menuliskan bahwa :

“Di dalam Pemerintahan Belanda di Irian Jaya Sekolah Dasar hanya sampai kelas 3 ( 3 tahun ) yang perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia 6 tahun.

Di sekolah lanjutan terdapat diskriminasi antara pendidikan Putera Daerah ( Primaire Middelabare School ) dan untuk orang Eropah (Belanda) dinamakan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sistem pendidikan penjajahan yang diskriminatif ini harus dihilangkan dan disesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia”.

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan  pada tahun 1965 di dalam lingkungan pemerintahan dibentuk Wakil Bupati Koordinator berkedudukan di Sorong di bawah Kabupaten Manokwari berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 129 tahun 1965 Wakil Bupati Koordinator Sorong membawahi 4 (empat)  Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) terdiri dari :

1.   Kepala Pemerintahan Setempat Sorong .

2.   Kepala Pemerintahan Setempat Raja Ampat

3.   Kepala Pemerintahan Setempat Teminabuan

4.   Kepala Pemerintahan Setempat Ayamaru

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1967 , ditetapkan bahwa kedudukan Wakil Bupati Koordinator Sorong dinyatakan terpisah dari Kabupaten Manokwari menjadi Kabupaten Administratif Sorong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 status Kabupaten Administratif Sorong berubah menjadi Kabupaten Sorong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Kabupaten Daerah Tk.II Sorong terpilih sebagai Kabupaten Percontohan Otonomi Daerah yang dicanangkan oleh Presiden R.I pada 25 April 1995.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 (empat belas ) kabupaten pemekaran yakni Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Proses pemekaran 14 kabupaten tersebut diawali dengan Surat Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor :135/2058/SET , tanggal 30 Juni 2002 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten dan Kota di Propinsi Irian Jaya.

Kurun waktu kurang lebih selama 4 tahun Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan berjalan , maka pada tanggal 16 Januari 2009 , sebagai hadiah Tahun Baru 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Maybrat  mengandung makna  secara langsung dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan proses pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses kelahiran  Kabupaten Maybrat secara juridis formal dapat dikaji berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, pada bagian I. Umum. Kemudian kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ,  bahwa Tahun 2009 merupakan momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi rakyat Maybrat , karena melalui perjuangan yang cukup panjang dari tahun 2001 , maka pada akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, Drs. Bernard- Sagrim, MM. sebagai Pj. Bupati Maybrat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.92-386 tanggal 13 April 2009.

B.    PENETAPAN IBUKOTA, CAKUPAN DAN  BATAS WILAYAH

1.   Ibukota

Bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 ditetapkan sebagai berikut   “Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek  Distrik Aifat”.

2.   Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah Kabupaten Maybrat ditetapkan pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah :

a.   Distrik Aifat;

b.   Distrik Aifat Utara;

c.   Distrik Aifat Timur;

d.   Distrik Aifat Selatan;

e.   Distrik Aitinyo Barat;

f.    Distrik Aitinyo

g.   Distrik Aitinyo Utara;

h.   Distrik Ayamaru;

i.    Distrik Ayamaru Utara;

j.    Distrik Ayamaru Timur ; dan

k.   Distrik Mare.

3.   Batas dan Luas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Maybrat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat  sebagai berikut :

a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Fef , Kabupaten Tambrauw, Distrik Senopi dan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari;

b.   Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni;

c.   Sebelah Selatan berbatasan dengan distrik Kokoda , Distrik Moswaren dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan; dan

d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tersebut diatas digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. luas wilayah ditetapkan 5.461,690 km².